Pengertian Ilmu Negara
• Negara : Adalah organisasi tertinggi yg memiliki
teritorial & kekuasaan untuk mengatur & memelihara rakyatnya di bawah perundang-
undangan yang jelas & tegas
• C.F. CANSIL, SH : Ilmu pengetahuan yang mempelajari/ menyelidiki sendi-sendi pokok &
pengertian pokok tentang negara
•Diponolo G.S : Ilmu yang menyelidiki dan mempelajari hal ihwal dan seluk beluk negara
•Moh.Koesnardi dan Bintar B.Saragih
: Ilmu Pengetahuan yang
menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian Pengertian pokok tentang negara dan
hukum tata negara
•Soehino : Ilmu yangmenyelidiki atau membicarakan negara
•Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH : Ilmu yang mempelajari negara secara umum, mengenai asal mulanya, wujudnya,
lenyapnya, perkembangannya dan
jenis-jenisnya
•Ramdlon Naning
Ilmu yang mempelajari, mengkaji,dan menyelidiki
sesuatu yang menyangkut negara baik mengenai asal usulnya,seluk
beluk,bentuk,dan wujudnya maupun tentang segala sesuatu yang menyangkut negara
itu secara umum
Objek ilmu Negara : Diantara ilmu yang berhubungan erat
dengan ilmu negara Adalah ; HTN,
HTUN, Hukum Publik Internasional & Ilmu Politik.
Keempat ilmu di atas memiliki objek yang sama
yaitu “Negara”
Perbedaannya : Dalam HTN & HTUN : memandang Negara dalam arti yang “Kongkrit”
Sedangkan Ilmu Negara : memandang negara dalam pengertian
yang “Abstrak” Yaitu “objek dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan &
waktu, jadi tegasnya belum mempunyai objek tertentu, bersifat abstrak – umum –
universil” ( Suhino, 1982 : 2 )
Batas-batas keempat ilmu di atas adalah sbb :
1. Batas dengan HTN
HTN ada hubungan erat dengan HTN Pemerintahan, keduanya mengenai soal-soal kenegaraan. Hasil yang diperoleh oleh ilmu negara digunakan oleh HTN. Ilmu Negara akan dipakai sebagai bahan penyelidikan oleh HTN untuk menjelaskan bagaimana bentuk negara itu, sehingga dapat di implementasikan dalam praktek HTN;
HTN ada hubungan erat dengan HTN Pemerintahan, keduanya mengenai soal-soal kenegaraan. Hasil yang diperoleh oleh ilmu negara digunakan oleh HTN. Ilmu Negara akan dipakai sebagai bahan penyelidikan oleh HTN untuk menjelaskan bagaimana bentuk negara itu, sehingga dapat di implementasikan dalam praktek HTN;
2. Batas dengan HTUN
HTUN bicara negara yang berhubungan dengan ketatausahaan negara, yaitu mengenai hubungan kekuasaan satu sama lain, hubungan pribadi/ pejabat dengan hukum lainnya khususnya mengenai susunan tugas, wewenang negara.
HTUN bicara negara yang berhubungan dengan ketatausahaan negara, yaitu mengenai hubungan kekuasaan satu sama lain, hubungan pribadi/ pejabat dengan hukum lainnya khususnya mengenai susunan tugas, wewenang negara.
HTUN
merupakan cara untuk menjalankan alat-alat perlengkapan negara / Menurut Prof.
Oppenheim “negara yang sedang bergerak”
Jadi HTN & HTUN mengenai negara tertentu, misalnya HTN Inggris, Indonesia dll
Jadi HTN & HTUN mengenai negara tertentu, misalnya HTN Inggris, Indonesia dll
3. Batas dengan Hukum Publik Internasional
Dalam Ilmu Negara unsur hukum sebagai rangkaian kaidah-kaidah tidak sebagai unsur mutlak, tetapi dalam Hukum Publik Internasional unsur kaidah merupakan unsur yang mutlak.
Hukum publik Internasional pada prinsipnya mengatur hubungan antara berbagai negara (oknum-oknum dalam suatu negara) di dunia dengan tujuan untuk mengejar keselamatan & tata tertib dalam masyarakat Internasional.
Dalam Ilmu Negara unsur hukum sebagai rangkaian kaidah-kaidah tidak sebagai unsur mutlak, tetapi dalam Hukum Publik Internasional unsur kaidah merupakan unsur yang mutlak.
Hukum publik Internasional pada prinsipnya mengatur hubungan antara berbagai negara (oknum-oknum dalam suatu negara) di dunia dengan tujuan untuk mengejar keselamatan & tata tertib dalam masyarakat Internasional.
4. Batas dengan Ilmu Politik
Ilmu politik menyelediki negara dari sudut kekuasaan. Sejak adanya negara maka disitulah mulai ada kekuasaan untuk mengatur negara tersebut. Jadi ada hubungan yang erat antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik.
Ilmu politik menyelediki negara dari sudut kekuasaan. Sejak adanya negara maka disitulah mulai ada kekuasaan untuk mengatur negara tersebut. Jadi ada hubungan yang erat antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik.
Yang diselidiki lebih lanjut dalam Ilmu Negara
adalah :
(1) Asal mula Negara,
(2) Hakekat Negara,
(3) Bentuk-bentuk Negara.
Metode ilmu Negara
1. M.
Observatif;
Bekerja dengan memperhatikan, menanggapi & memperdalam sesuatunya baik pertumbuhan negara, wilayah, umatnya, & pemerintahannya.
Bekerja dengan memperhatikan, menanggapi & memperdalam sesuatunya baik pertumbuhan negara, wilayah, umatnya, & pemerintahannya.
2. M. Komparatif;
Bekerja dengan studi banding antar negara yang satu dengan negara yang lain.
Bekerja dengan studi banding antar negara yang satu dengan negara yang lain.
3. M. Dialektis;
Bekerja dengan Dialektika, dengan mengkonfrontasikan, menguji fakta2, fenomena yang satu dengan yang lain.
Bekerja dengan Dialektika, dengan mengkonfrontasikan, menguji fakta2, fenomena yang satu dengan yang lain.
Pola ilmu negara ditentukan oleh 2 kerangka
yaitu :
a. Kerangka struktural: disebut sistemetik, menyusun data rencana kerja yang lengkap dengan bahan yang ada, merangkum data, fenomena & persoalannya.
b. Kerangka Susunan fungsional / metodik, taktik kerja yang menentukan cara bagaimana melakukan tugas.
a. Kerangka struktural: disebut sistemetik, menyusun data rencana kerja yang lengkap dengan bahan yang ada, merangkum data, fenomena & persoalannya.
b. Kerangka Susunan fungsional / metodik, taktik kerja yang menentukan cara bagaimana melakukan tugas.
4. M. Psikologis Untuk Menjelaskan Negara;
Karena dua alasan (JJ Van Schmid,1978 :183) :
a. Mempelajari pengaruh pikiran dengan perasaan serta naluri manusia dalam hidup bernegara;
b. Menentukan gejala sosial yang sama sekali baru dalam konteks moralitas susunan negara & masyarakat.
5. M. Hukum Positif Untuk Menjelaskan Negara;
Melalui metode ini para penganut teori kedaulatan negara juga memberikan gambaran mengenai negara hukum, jadi untuk pemikiran mengenai negara dari sudut ajaran yuridis , diketemukan metode yang sama dengan metode yang dipakai untuk mempelajari per UU an.
6. M. Mac Iver
Negara menurut Mac Iver adalah alat masyarakat. Metode yang digunakan bersandar pada sejarah & perbandingan.
ASAL MULA NEGARA
Teori-teori Perspektif
1. T. Perjanjian Masyarakat (Kontrak sosial); Menganggap Perjanjian sebagai dasar negara &
masyarakat.
2. T. Teokratis;
Negara sebagai buatan Ilahi (Tuhan) karena terjadinya atas kuasa & kehendak Tuhan. Hukum Tuhan adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku bagi masyarakat.
2. T. Teokratis;
Negara sebagai buatan Ilahi (Tuhan) karena terjadinya atas kuasa & kehendak Tuhan. Hukum Tuhan adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku bagi masyarakat.
3. T. Kekuatan;
Merupakan hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan & pendudukan.
Merupakan hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan & pendudukan.
4. T. Patriakal dan Matriakal;
Patriakal = Terjadinya negara dari kekuasaan asli kepala keluarga yang pertama kemudian turun-temurun kepada ayah yang tertinggi dari suatu keluarga.
Matriakal = tidak mengenal pria sebagai kepala keluarga, sebaliknya garis keturunan ditarik dari garis ibu.
Patriakal = Terjadinya negara dari kekuasaan asli kepala keluarga yang pertama kemudian turun-temurun kepada ayah yang tertinggi dari suatu keluarga.
Matriakal = tidak mengenal pria sebagai kepala keluarga, sebaliknya garis keturunan ditarik dari garis ibu.
5. T.
Organis;
Negara dipersamakan dengan makhluk hidup, manusia / binatang. Negara dipandang sebagai organisme, sebagai makhluk hidup yang mempunyai tempat sendiri2 & fungsi sendiri2 pula.
6. T. Daluwarso;
Raja karena daluwarsa menjadi pemilik kedaulatan. Di dasarkan atas hukum kebiasaan.
Negara dipersamakan dengan makhluk hidup, manusia / binatang. Negara dipandang sebagai organisme, sebagai makhluk hidup yang mempunyai tempat sendiri2 & fungsi sendiri2 pula.
6. T. Daluwarso;
Raja karena daluwarsa menjadi pemilik kedaulatan. Di dasarkan atas hukum kebiasaan.
7. T. Naturalis; Negara
merupakan ciptaan alam.
8. T. Idealis (T. Mutlak)
Negara sebagai kesatuan yang mistis yang bersifat supranatural. Merupakan bersifat idealistis karena merupakan pemikiran tentang negara sebagaimana negara itu “seharusnya ada, negara sebagai “ide”.
Negara sebagai kesatuan yang mistis yang bersifat supranatural. Merupakan bersifat idealistis karena merupakan pemikiran tentang negara sebagaimana negara itu “seharusnya ada, negara sebagai “ide”.
Teori Historis / Teori yg Evolusionistis
Menganggap lembaga2
sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara sosial yang diperuntukan guna
memenuhi kebutuhan2 manusia ... (F. Isjwara, 1980 : 1602)
Hubungan paling kecil
adalah keluarga inti (nusleus family), kemudian membentuk keluarga besar
seperti Clan / marga (bergabung) membentuk keluarga besar / desa (bargabung)
Desa yang lebih besar = Negara
Hakekat Negara
Istilah negara dari kata2 asing “Staat”
(Belanda & Jerman) “State” (Inggris) “Etat”(Perancis). Arti tata negara
merupakan organisasi teritorial suatu bangsa. Negara sebagai Organisasi
Teritorial :
1. H. J Laski “negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikn karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa & sacara Sah lebih agung dari pada individu / kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat;
2. Soenarko “Organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya.
1. H. J Laski “negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikn karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa & sacara Sah lebih agung dari pada individu / kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat;
2. Soenarko “Organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya.
Negara digunakan dalam pengertian
Kekuasaan Negara :
1. Logemenn “adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakat dengan kekuasaanya”
2. Karl Mark “adalah suatu kekuasaan bagi manusia (penguasa) untuk menindas kelas manusia yang lain”
Negara sebagai Organisasi Masyarakat yang bertujuan mengatur & memelihara masyarakat tertenut dengan kekuasaanya. (M. Solly Lubis, 1982 : 26)
Dapat disimpulkan negara : “masyarakat / wilayah yang merupakan suatu kesatuan politis & didalamya ada aturan2 yag mengikat”
1. Logemenn “adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakat dengan kekuasaanya”
2. Karl Mark “adalah suatu kekuasaan bagi manusia (penguasa) untuk menindas kelas manusia yang lain”
Negara sebagai Organisasi Masyarakat yang bertujuan mengatur & memelihara masyarakat tertenut dengan kekuasaanya. (M. Solly Lubis, 1982 : 26)
Dapat disimpulkan negara : “masyarakat / wilayah yang merupakan suatu kesatuan politis & didalamya ada aturan2 yag mengikat”
Teori Negara
1. T.
Negara Formal;
Yang melihat Negara sebagai lambang formal dengan sudut pandang Normatif & Yuridis.
Fungsi negara = Penjaga tata tertib masyarakat
Yang melihat Negara sebagai lambang formal dengan sudut pandang Normatif & Yuridis.
Fungsi negara = Penjaga tata tertib masyarakat
2. T. Negara Kapitalis Klasik;
Negara dipandang sebagaiOrgan kemasyarakatan dengan peran yang kecil.
Fungsi = agen Pelayan Sosial kemasyarakatan.
Negara dipandang sebagaiOrgan kemasyarakatan dengan peran yang kecil.
Fungsi = agen Pelayan Sosial kemasyarakatan.
Konsep negara kapitalis mengandung 4 unsur
(Anthony G & David H,1987 : 242) :
a. Kekuasaan politik dilarang mengatur produksi menurut kriterianya sendiri;
b. Kekuasaan politik secara tidak langsung melaluii mekanisme pemajakan& ketergantungan pada pasar kapital & Volume akumulasi pribadi;
c. Maka setiap orang mnduduki posisi kekuasaan;
d. Dalam Rezim politik yang demokratis kelompok manapun dapat memperoleh kontrol terhadap kekuasaan negara.
Negara kapitalis jaga mempunyai 15 ciri menurut (Anthony G & David H,1987 : 252)
a. Kekuasaan politik dilarang mengatur produksi menurut kriterianya sendiri;
b. Kekuasaan politik secara tidak langsung melaluii mekanisme pemajakan& ketergantungan pada pasar kapital & Volume akumulasi pribadi;
c. Maka setiap orang mnduduki posisi kekuasaan;
d. Dalam Rezim politik yang demokratis kelompok manapun dapat memperoleh kontrol terhadap kekuasaan negara.
Negara kapitalis jaga mempunyai 15 ciri menurut (Anthony G & David H,1987 : 252)
3. T. Negara Marxis Klasik;
Negara dipandang sbg Badan yg tdk mandiri & tdk mmliki kepentingannya sendiri.
Fungsi = Manajer yg mengelola kepentingan kelas Borjuis (pemilik modal)
4. T. Negara Bonapartis;
Negara tidak di pandang sebagai Alat Kelas yg berkuasa & Ngr tdk jg dpandang mnj manajer pengelola kepentngan kaum borjuis. Kaum buruh yg menang.
Fungsi = Alat dr sistem Kapitalis.
Negara dipandang sbg Badan yg tdk mandiri & tdk mmliki kepentingannya sendiri.
Fungsi = Manajer yg mengelola kepentingan kelas Borjuis (pemilik modal)
4. T. Negara Bonapartis;
Negara tidak di pandang sebagai Alat Kelas yg berkuasa & Ngr tdk jg dpandang mnj manajer pengelola kepentngan kaum borjuis. Kaum buruh yg menang.
Fungsi = Alat dr sistem Kapitalis.
5. T. Negara Pluralis;
Ngr sbg Alat yg Netral dr faktor2 sosial politik yg mneguasai / mmpengaruhi Ngr.
6. T. Negara Korporatis;
Ngr sgb Pertemuan antr faktor kemandirian Ngr2 dikendalikn dgn partisipasi masyarakat. = terbentuk klmpk Oligarki = perwakilan = elitis.
Ngr sbg Alat yg Netral dr faktor2 sosial politik yg mneguasai / mmpengaruhi Ngr.
6. T. Negara Korporatis;
Ngr sgb Pertemuan antr faktor kemandirian Ngr2 dikendalikn dgn partisipasi masyarakat. = terbentuk klmpk Oligarki = perwakilan = elitis.
7. T. Negara
Strukturalis;
Ngr mmliki kemandirian scr relatif (teori otonomi relatif Ngr). Kemandirian ini lahir sbg produk konfigurasi struktural masy, bkn dr ngr sndr yg mmbentuk.
Ngr mmliki kemandirian scr relatif (teori otonomi relatif Ngr). Kemandirian ini lahir sbg produk konfigurasi struktural masy, bkn dr ngr sndr yg mmbentuk.
8. T. Negara Organis.
Ngr mmiliki kemndirian yg besar. Ngr bkn pencerminan tuntutan & kep masy. Ngr ada utk Rakyat = totaliterisme
Ngr mmiliki kemndirian yg besar. Ngr bkn pencerminan tuntutan & kep masy. Ngr ada utk Rakyat = totaliterisme
TUJUAN NEGARA
A. Montesqieu;
Tuj utama Ngr= Kemerdekaan & khdupn warganeg yg aman & sentosa. Muncul Trias politica .
Tuj utama Ngr= Kemerdekaan & khdupn warganeg yg aman & sentosa. Muncul Trias politica .
B. Teori Lord Shang;
Tuj Ngr = Kekuasaan yg sebenar2nya, shg prlu dibentuk militer yg kuat.
Kebudayaan = mrugikan bg Ngr. Mnurtnya Jk Ngr trdpt “Ten Evils” : Adat, Musik, Nyanyian, riwayat, Kebaikan, Kesusilaan, Kewjibn persaudaraan, Kejujuran, Sofisme & Filsafat mk Raja tdk dpt mgerahkan tenaga Rakyat = lemah.
Tuj Ngr = Kekuasaan yg sebenar2nya, shg prlu dibentuk militer yg kuat.
Kebudayaan = mrugikan bg Ngr. Mnurtnya Jk Ngr trdpt “Ten Evils” : Adat, Musik, Nyanyian, riwayat, Kebaikan, Kesusilaan, Kewjibn persaudaraan, Kejujuran, Sofisme & Filsafat mk Raja tdk dpt mgerahkan tenaga Rakyat = lemah.
C. Teori Nicollo
Mchiavelli;
Tuj utama Ngr = Kemakmuran rakyat & Kesejahteraan Ngr & Rakyat. Maka mnrtnya Suatu Pemerintahan hrs keras, kejam & hrs mmpergunakan Cara Apa Sj utk mmpertahankan diri, kalau perlu dgn penipuan & pemungkiran janji2 trhdp Rakyat.
Tuj utama Ngr = Kemakmuran rakyat & Kesejahteraan Ngr & Rakyat. Maka mnrtnya Suatu Pemerintahan hrs keras, kejam & hrs mmpergunakan Cara Apa Sj utk mmpertahankan diri, kalau perlu dgn penipuan & pemungkiran janji2 trhdp Rakyat.
D. Aristoteles;
Tuj utama Ngr Tdk hanya Tunggal, tapi braneka. Hakekat tuj Ngr Mnrt Aristoteles= Ngr itu mnjamin Kbaikn hidup pr wrga negnya. Dpt dcpai klu Keadilan mjd dsr plksnaan stiap pemerintahan.
Tuj utama Ngr Tdk hanya Tunggal, tapi braneka. Hakekat tuj Ngr Mnrt Aristoteles= Ngr itu mnjamin Kbaikn hidup pr wrga negnya. Dpt dcpai klu Keadilan mjd dsr plksnaan stiap pemerintahan.
E. Teori Dante
Alleghire;
Mnciptakn Perdamaian Dunia, ini dpt dcapai dg jln mnciptkn UU yg mengatur bg sel umat mnusia dtangan 1 orang sj.
Mnciptakn Perdamaian Dunia, ini dpt dcapai dg jln mnciptkn UU yg mengatur bg sel umat mnusia dtangan 1 orang sj.
F. Teori Immanuel
Khan;
Menegakkan Hak & Kebebasan Wrga Ngr. Hakekat tuj Ngr= brarti mmlhara hak & kemrdkaan wrga negnya dg mmbntuk & mmlhara hukum.
Mnrtnya ada 2 bentu Ngr :
1. Mnrt Forma Empiri (siapa yg mmrintah)
a. Aristokrasi;
b. Otokrasi;
c. Demokrasi.
2. brdasar Forma Regimanis (cara mmrintah)
a. Republik;
b. Despot
Menegakkan Hak & Kebebasan Wrga Ngr. Hakekat tuj Ngr= brarti mmlhara hak & kemrdkaan wrga negnya dg mmbntuk & mmlhara hukum.
Mnrtnya ada 2 bentu Ngr :
1. Mnrt Forma Empiri (siapa yg mmrintah)
a. Aristokrasi;
b. Otokrasi;
c. Demokrasi.
2. brdasar Forma Regimanis (cara mmrintah)
a. Republik;
b. Despot
G. Tuj Negara Menurut
Kaum Sosialis;
Mmberikn kbhagiaan yg sbesar2nya & Merata bg stiap Mnusia. Dgn Jln mngubah prekonomian Liberal mjd Kkeluargaan di bwh pmpinan Neg = alat2 produksi & distribusi yg pnting yg mnguasai hidup orang banyak hrs dimiliki oleh Ngr.
Mmberikn kbhagiaan yg sbesar2nya & Merata bg stiap Mnusia. Dgn Jln mngubah prekonomian Liberal mjd Kkeluargaan di bwh pmpinan Neg = alat2 produksi & distribusi yg pnting yg mnguasai hidup orang banyak hrs dimiliki oleh Ngr.
H. Tuj Negara Menurut
Kaum Kapitalis;
Kebahagiaan semua orang hanya akan trcapai jk tiap2 orang tlh mncpai kbahagiaannya sendiri2 = pola hdup Bebas (liberal)
Kebahagiaan semua orang hanya akan trcapai jk tiap2 orang tlh mncpai kbahagiaannya sendiri2 = pola hdup Bebas (liberal)
I. Teori Theokratis;
Utk mcapai khidupan yg aman tentram dg Taat kpd Tuhan. Pemimpin Ngr mjlankan kekuasaan Tuhan yg diberikan kepadanya... .(R. Naning,1982 : 34)
Utk mcapai khidupan yg aman tentram dg Taat kpd Tuhan. Pemimpin Ngr mjlankan kekuasaan Tuhan yg diberikan kepadanya... .(R. Naning,1982 : 34)
J. Teori Negara
Kesejahteraan.
Mwujudkn kesejahteraan umum, Ngr dpandang sbg alat belaka yg dbentuk manusia utk mncpai tuj brsma yaitu masy bhgia, makmur & brkeadilan sos.
Mwujudkn kesejahteraan umum, Ngr dpandang sbg alat belaka yg dbentuk manusia utk mncpai tuj brsma yaitu masy bhgia, makmur & brkeadilan sos.
I. Teori Theokratis;
Utk mcapai khidupan yg aman tentram dg Taat kpd Tuhan. Pemimpin Ngr mjlankan kekuasaan Tuhan yg diberikan kepadanya... .(R. Naning,1982 : 34)
Utk mcapai khidupan yg aman tentram dg Taat kpd Tuhan. Pemimpin Ngr mjlankan kekuasaan Tuhan yg diberikan kepadanya... .(R. Naning,1982 : 34)
J. Teori Negara
Kesejahteraan.
Mwujudkn kesejahteraan umum, Ngr dpandang sbg alat belaka yg dbentuk manusia utk mncpai tuj brsma yaitu masy bhgia, makmur & brkeadilan sos.
Mwujudkn kesejahteraan umum, Ngr dpandang sbg alat belaka yg dbentuk manusia utk mncpai tuj brsma yaitu masy bhgia, makmur & brkeadilan sos.
Jenis negara
1. N. Jajahan;
Dmn kekuasaan dipegang oleh Bangsa Asing.
2. N. Feodal;
Asasnya=asas ktidksamaan wrga negrnya. Smua orang dinilai mnrt kdudukn, gol, lapisan/kasta ttt. (Franz Magnis Suseno,1986 ::26)
3. N. Agama;
Ngr diatur mnrt hk agama ttt.
4. N. Liberal;
Mnmptkn Mrtabat mnsia didlm kmrdkaannya. Nilai trtinggi= Kbebasan Individu.
Dmn kekuasaan dipegang oleh Bangsa Asing.
2. N. Feodal;
Asasnya=asas ktidksamaan wrga negrnya. Smua orang dinilai mnrt kdudukn, gol, lapisan/kasta ttt. (Franz Magnis Suseno,1986 ::26)
3. N. Agama;
Ngr diatur mnrt hk agama ttt.
4. N. Liberal;
Mnmptkn Mrtabat mnsia didlm kmrdkaannya. Nilai trtinggi= Kbebasan Individu.
5. N. Komunis; Ngr yg
:
a. Brdsrkn ideologi Marxisme–Leninisme,: brsifat Materialis,Ateis,& Kolektivistik;
b. Sistem kekuasaan 1 partai / sel masy;
c. Ekonomi komunis bersifat Etatis.
(Franz Magnis Suseno, 1986 : 30)
a. Brdsrkn ideologi Marxisme–Leninisme,: brsifat Materialis,Ateis,& Kolektivistik;
b. Sistem kekuasaan 1 partai / sel masy;
c. Ekonomi komunis bersifat Etatis.
(Franz Magnis Suseno, 1986 : 30)
6. N. Kota;
Klmpok eko mmbangun desa2 (bergabung) = Kota Mandiri yg bsar lahir (mmbntuk) Pmerinthn otonom = prkemb eko jg smkin maju.
7. N. Kebangsaan (nations state)
Sbg suatu prsekutuan brsma dmn khidupn rakyat sprti pd khidupan polis.
Bangsa = kesatuan dr sklompk mnusia yg mmlki bbrp ksamaan kmauan utk hidup brsm, jg adat istiadat, mmliki prsman sjarah& cita2 yg sm.
Klmpok eko mmbangun desa2 (bergabung) = Kota Mandiri yg bsar lahir (mmbntuk) Pmerinthn otonom = prkemb eko jg smkin maju.
7. N. Kebangsaan (nations state)
Sbg suatu prsekutuan brsma dmn khidupn rakyat sprti pd khidupan polis.
Bangsa = kesatuan dr sklompk mnusia yg mmlki bbrp ksamaan kmauan utk hidup brsm, jg adat istiadat, mmliki prsman sjarah& cita2 yg sm.
8. N. Islam;
Ngr Islam bersumber
dr 3 Jurusan :
a. Teori yg muncul dgn mngacu pd Teori ttg khilafah yg timbul dr realitas sejarah stlh Nabi Muhammmad SAW wafat;
T. Khilafah : mmbentuk lembg kekuasaan yg dsbt Ngr Kota = Madinah (Ngr yg Ideal)
Dlm Ngr Islam rakyat mmiliki 2 hak :
1. Hak utk mmbuat konstitusi;
2. Hak utk mmilih Kpl Ngr
(Ahmad Syafii Maarif, 1985 : 135)
mnrtnya kedaulatan tertinggi di tngn Rakyat & Legislator trtinggi di tngn Tuhan.
a. Teori yg muncul dgn mngacu pd Teori ttg khilafah yg timbul dr realitas sejarah stlh Nabi Muhammmad SAW wafat;
T. Khilafah : mmbentuk lembg kekuasaan yg dsbt Ngr Kota = Madinah (Ngr yg Ideal)
Dlm Ngr Islam rakyat mmiliki 2 hak :
1. Hak utk mmbuat konstitusi;
2. Hak utk mmilih Kpl Ngr
(Ahmad Syafii Maarif, 1985 : 135)
mnrtnya kedaulatan tertinggi di tngn Rakyat & Legislator trtinggi di tngn Tuhan.
b. Teori yg bertolak dr teori immamah tg berkmbang di lingkungan Syiah;
c. Teori yg berkembang dr teori Pemerintahan.
Mnrt Agus Triyanta (2002:169) Alasan di dlm agama Islam ttg perlunya penegakkan Ngr dlm Islam yaitu alasan Khilafah fil ardh (Allah mnciptakan mnusia agar mnjd Khalifah) & Penegakkan Hukum (mmiliki 2 konsekuensi : 1. Tuhan mmlihara alam semeste, mk mnusia hrs Taqwa. 2. Hak utk mengadili di Tangan Allah)
9. N. Modern.
Yaitu Ngr hukum yg brsifat Demokratis & mngusahakn keadilan sos bg slrh rakyat.
Dr segi Moral politik perlunya Ngr Brdsrkn Hk :
a. Kepastian hk;
b. Tuntutan perlakuan yg sama;
c. Legitimasi Demokrasi;
d. Tuntutan akal budi.
(Franz Magnis Suseno, 1987 : 295)
Ada 3 legitimasi bg sbuah kekuasaan :
a. Legitimasi religius;
b. Legitimasi Eliter;
c. Legitimasi Demokratis
(Franz Magnis Suseno, 1987 : 282)
Yaitu Ngr hukum yg brsifat Demokratis & mngusahakn keadilan sos bg slrh rakyat.
Dr segi Moral politik perlunya Ngr Brdsrkn Hk :
a. Kepastian hk;
b. Tuntutan perlakuan yg sama;
c. Legitimasi Demokrasi;
d. Tuntutan akal budi.
(Franz Magnis Suseno, 1987 : 295)
Ada 3 legitimasi bg sbuah kekuasaan :
a. Legitimasi religius;
b. Legitimasi Eliter;
c. Legitimasi Demokratis
(Franz Magnis Suseno, 1987 : 282)
Bentuk negara
1. N. Kesatuan /
Unitaris
Mnrt CF. Strong Ngr Kesatuan adlh bentuk Ngr dmn wewenang legislatif trtinggi dpusatkan dlm satu bdn legislatif nasional / pusat.
Kekuasaan trletak pd pmerintah Pusat bkn pd pemerintah daerah.
Hakekatnya ; kekuasaan tdk terbagi.
Tdk ada negara di dlm negara, jd hanya ada 1 pemerintah pusat.
Ngr kesatuan adlh Ngr yg brsusunan tunggal. Ngr yg hny trdr dr 1 Ngr sj, 1 pemerintahan, 1 Kpl Ngr & 1 Legislatif utk sel kawasan Ngr. (Hassan Suryono, 2000:55)
Mnrt CF. Strong Ngr Kesatuan adlh bentuk Ngr dmn wewenang legislatif trtinggi dpusatkan dlm satu bdn legislatif nasional / pusat.
Kekuasaan trletak pd pmerintah Pusat bkn pd pemerintah daerah.
Hakekatnya ; kekuasaan tdk terbagi.
Tdk ada negara di dlm negara, jd hanya ada 1 pemerintah pusat.
Ngr kesatuan adlh Ngr yg brsusunan tunggal. Ngr yg hny trdr dr 1 Ngr sj, 1 pemerintahan, 1 Kpl Ngr & 1 Legislatif utk sel kawasan Ngr. (Hassan Suryono, 2000:55)
2. N. Serikat / N.
Federasi
Adlh suatu Ngr yg mrpkn gabungan dr pd bbrapa Ngr2 bagian dr Ngr serikat itu (CST. Kansil,1992:54)
a. Perbedaan Negara Kesatuan & N. Federal
b. Perbedaan N. Serikat dgn Perserikatan Negr.
3. N. Dominion
Ngr bekas jajahan inggris yg tlh merdeka & berdaulat, tp msh mngakui raja Inggris sbg rajanya & trgabung ikatan “The British Commonwealth of Nations” (Ngr2 prsmakmurn)
Ex : India, Malaysia, Kanada.
Adlh suatu Ngr yg mrpkn gabungan dr pd bbrapa Ngr2 bagian dr Ngr serikat itu (CST. Kansil,1992:54)
a. Perbedaan Negara Kesatuan & N. Federal
b. Perbedaan N. Serikat dgn Perserikatan Negr.
3. N. Dominion
Ngr bekas jajahan inggris yg tlh merdeka & berdaulat, tp msh mngakui raja Inggris sbg rajanya & trgabung ikatan “The British Commonwealth of Nations” (Ngr2 prsmakmurn)
Ex : India, Malaysia, Kanada.
4. N. ProtektoratNgr
yg berada dibwh lindungan Ngr Lain, bukan sbg subyek Hukum Inter.
Ex : Monaco
5. N. Uni
Adlh 2 Ngr / lbh yg merdeka & brdaulat mpy 1 Kpl Ngr yg sama. Ada 2 jenis Uni :
a. Uni Riil / nyata :
Trjd apbila Ngr2 trsbt mpy alat prlengkapan Ngr bersama yg tlah ditentukan & dibentuk = persatuan yg nyata.
b. Uni Personal / Pribadi
Trjd bila Kpl negaranya sj yg sm, scr kbtulan raja jg mengepalai dr Ngr.
Sifat2 Uni Riil & Personal :
a. Uni Fusi
Pnggabungn & pleburn total mjd 1 Ngr= Prsatuan
b. Uni Federasi
Mnyusun persatuan yg lbh rapi antr bbrp Ngr tanpa mghilangkan sifat asli
c. Uni Konfederasi
Utk mnciptakn prsekutuan yg lbh longgar dlm ms perang sj.
Ex : Monaco
5. N. Uni
Adlh 2 Ngr / lbh yg merdeka & brdaulat mpy 1 Kpl Ngr yg sama. Ada 2 jenis Uni :
a. Uni Riil / nyata :
Trjd apbila Ngr2 trsbt mpy alat prlengkapan Ngr bersama yg tlah ditentukan & dibentuk = persatuan yg nyata.
b. Uni Personal / Pribadi
Trjd bila Kpl negaranya sj yg sm, scr kbtulan raja jg mengepalai dr Ngr.
Sifat2 Uni Riil & Personal :
a. Uni Fusi
Pnggabungn & pleburn total mjd 1 Ngr= Prsatuan
b. Uni Federasi
Mnyusun persatuan yg lbh rapi antr bbrp Ngr tanpa mghilangkan sifat asli
c. Uni Konfederasi
Utk mnciptakn prsekutuan yg lbh longgar dlm ms perang sj.
Kdaulatan dr bhs Latin “superamus” : Supremasi
= di atas & mnguasai sglnya.Ciri khas : Kekuasaan itu sm skali tdk terikat & tdk dibtasi oleh apapun.
Kedaulatan adlh suatu kekuasaan trtinggi pd suatu Ngr yg berlaku trhdp slrh wilayah dlm suatu Ngr.
Dlm Kajian Ilmu Ngr dibedakan 2 arah Kedaulatan :
1. Kdaulatan ke dlm
Masalah apa sj dpt mnjd bahan penentuan Ngr & bahwa dlm hal ini Ngr tdk tergantung dr pihak yg mpy wwnang yg lbh tinggi
2. Kdaulatan ke Luar
Tdk ada pihak dr luar Ngr yg brhk ikut campur trhdp urusan dlm Ngr ttt.
A. Kedaulatan Tuhan
Bahwa Tuhan yg brdaulat, dr kenyataan dlm suatu Ngr orang2 percaya tdk ada 1-pun dpt trjd tanpa kehendak Tuhan.
Dpt disalahgunaan oleh pemimpin yg Diktator.
Mrpkn teori yg plg awal muncul, & sgt erat dg perkemb agama br saat itu (Abad ke V- XV) yaitu Kristen.(Gereja yg dikepalai oleh seorang Paus). Teori mngajarkn “Ngr/pemerintah mproleh kkuasaan trtnggi itu dr Tuhan, kaitannya dg Kdaulatan, pmerintah mngndalik Ngr bdsr titah Tuhan.
Mnrt Augutinus, yg ajarannya brsifat Teokratis mngatakn bhw kdudukan Gereja yg dpimpin oleh Paus itu lbh tinggi dr kdudukn Ngr yg dpimpin oleh seorang Raja”
Bahwa Tuhan yg brdaulat, dr kenyataan dlm suatu Ngr orang2 percaya tdk ada 1-pun dpt trjd tanpa kehendak Tuhan.
Dpt disalahgunaan oleh pemimpin yg Diktator.
Mrpkn teori yg plg awal muncul, & sgt erat dg perkemb agama br saat itu (Abad ke V- XV) yaitu Kristen.(Gereja yg dikepalai oleh seorang Paus). Teori mngajarkn “Ngr/pemerintah mproleh kkuasaan trtnggi itu dr Tuhan, kaitannya dg Kdaulatan, pmerintah mngndalik Ngr bdsr titah Tuhan.
Mnrt Augutinus, yg ajarannya brsifat Teokratis mngatakn bhw kdudukan Gereja yg dpimpin oleh Paus itu lbh tinggi dr kdudukn Ngr yg dpimpin oleh seorang Raja”
B. Kedaulatan Negara
Bahwa Ngr-lah yg berdaulat.
Mnrt Jean Bodin, kdaulatan adlh kkuasaan trtinggi yg sifatnya :
1. Tunggal
Hanya Ngr-lah yg mmiliki kdaulatan.
2. Asli
Kkuasaan tdk berasal dr kekuasaan lain. Jd tdk dturunkn oleh kkuasaan lain, mis. Provinsi / kab.
3. Abadi
Yg mpy kekuasaan trtinggi adlh Ngr
4. Tidak Dapat dibagi2
Kedaulatan tdk dpt dserahkan kpd orang / badan lain baik sbgian / slrhnya (soehino, 1987 : 79)
Paham kedaulatan Ngr srg dsalahgunakan oleh penguasa, misal : Raja Perancis = Louis XIV yg mnyatakan “Ngr adlh Saya”
Bahwa Ngr-lah yg berdaulat.
Mnrt Jean Bodin, kdaulatan adlh kkuasaan trtinggi yg sifatnya :
1. Tunggal
Hanya Ngr-lah yg mmiliki kdaulatan.
2. Asli
Kkuasaan tdk berasal dr kekuasaan lain. Jd tdk dturunkn oleh kkuasaan lain, mis. Provinsi / kab.
3. Abadi
Yg mpy kekuasaan trtinggi adlh Ngr
4. Tidak Dapat dibagi2
Kedaulatan tdk dpt dserahkan kpd orang / badan lain baik sbgian / slrhnya (soehino, 1987 : 79)
Paham kedaulatan Ngr srg dsalahgunakan oleh penguasa, misal : Raja Perancis = Louis XIV yg mnyatakan “Ngr adlh Saya”
C. Kedaulatan Hukum
Ngr umumnya adlh Ngr Hukum, yg berarti sgl tindakan dr penguasa hrs brdsr atas Hukum.
Krabbe brpendapat bhw yg mmiliki kekuasaan tertinggi dlm suatu Ngr adlh hukum itu sendri. Karena raja / penguasa / rakyat semua tunduk kpd aturan hukum. Jd yg berdaulat adlh hukum.
Ngr umumnya adlh Ngr Hukum, yg berarti sgl tindakan dr penguasa hrs brdsr atas Hukum.
Krabbe brpendapat bhw yg mmiliki kekuasaan tertinggi dlm suatu Ngr adlh hukum itu sendri. Karena raja / penguasa / rakyat semua tunduk kpd aturan hukum. Jd yg berdaulat adlh hukum.
D. Kedaulatan Rakyat
Rakyat yg berdaulat, dr kenyataan bhw yg terbaik dlm suatu masy ialah apa yg dianggap baik oleh semua orang yg mrpkn rakyat.
Kekuasaan pd rakyat itu dperolehy dr suatu hk yg tdk tertulis, yg dsbt alam kodrat & rakyat myerahkan kekuasaan itu kpd raja dlm suatu perjanjian yg disbt perjanjian masy (Soehino, 1982 : 119)
Pendapat lain dr kedaultan Rakyat dr jhon Locke yg mngatakn :
1. Bhw rakyt brhk mnjlnkn revolusi thdp pemerintahn yg mlampaui bts2 kekuasaan yg ditrimanya;
2. Bhw mnusia itu brhk mnikmati hsl pkerjaany.
Bhw mnusia pd mulanya hidup dlm keadaan liar & kacau, dimn sikut mnjd raja. Merajalela hk rimba & struggle of the fittest , mnusia yg satu mrpkn srigala mnusia yg lainnya (homo homini lupus)
Rakyat yg berdaulat, dr kenyataan bhw yg terbaik dlm suatu masy ialah apa yg dianggap baik oleh semua orang yg mrpkn rakyat.
Kekuasaan pd rakyat itu dperolehy dr suatu hk yg tdk tertulis, yg dsbt alam kodrat & rakyat myerahkan kekuasaan itu kpd raja dlm suatu perjanjian yg disbt perjanjian masy (Soehino, 1982 : 119)
Pendapat lain dr kedaultan Rakyat dr jhon Locke yg mngatakn :
1. Bhw rakyt brhk mnjlnkn revolusi thdp pemerintahn yg mlampaui bts2 kekuasaan yg ditrimanya;
2. Bhw mnusia itu brhk mnikmati hsl pkerjaany.
Bhw mnusia pd mulanya hidup dlm keadaan liar & kacau, dimn sikut mnjd raja. Merajalela hk rimba & struggle of the fittest , mnusia yg satu mrpkn srigala mnusia yg lainnya (homo homini lupus)
Negara dan hukum
Berarti suatu Ngr yg
didlm wilayahnya :
1. Smua alat perlengkapan Ngr hrs brdasarkan Hk;
2. Smua penduduk hrs tunduk pd peraturan2 hk.
- Istilah yg ada adalah HTN & HTUN.
- Ngr & Hk slg berpengaruh ada dlm T. Kedaulatan Ngr & T. Kdaulatan Hk.
- Hans Kelsen “Ngr identik dgn Hk”
- Dlm prakteknya trjd pertentangan antr penganut T. Kdaulatan Ngr & T. Kdaulatan Hk di atas.
- Ada empat upaya untuk mmcahkannya, ttp prlu dibahas dl pendapat pemikiran2 hk Kelsel & Hegel :
1. Smua alat perlengkapan Ngr hrs brdasarkan Hk;
2. Smua penduduk hrs tunduk pd peraturan2 hk.
- Istilah yg ada adalah HTN & HTUN.
- Ngr & Hk slg berpengaruh ada dlm T. Kedaulatan Ngr & T. Kdaulatan Hk.
- Hans Kelsen “Ngr identik dgn Hk”
- Dlm prakteknya trjd pertentangan antr penganut T. Kdaulatan Ngr & T. Kdaulatan Hk di atas.
- Ada empat upaya untuk mmcahkannya, ttp prlu dibahas dl pendapat pemikiran2 hk Kelsel & Hegel :
a. Kelsen : berusaha
mmcahkan masalah Ngr & Hk dgn mngidentifikasi tujuan2 ilmu hk, Ngr &
Hk.. “Ngr akan terwujud apabila mampu mwujudkn dirinya sendiri atas dasar hk”.
b. Hegel : “Hk adalah kebebasan, kehendak rasional manusia mngenai kebebasannya sprt yg diatur dlm khidupan masy”. Keteraturan masy yg dpt dikenali mnrt Hegel adala “Ngr”
b. Hegel : “Hk adalah kebebasan, kehendak rasional manusia mngenai kebebasannya sprt yg diatur dlm khidupan masy”. Keteraturan masy yg dpt dikenali mnrt Hegel adala “Ngr”
Maka berdsrkn
pendapat di atas, 4 upaya pemecahan yg dimaksud adalah :
a. Scr Sdrhana ia mngabaikan baik kedudukan individu maupun kemanusiaan dlm Hk;
b. Scr Naif : Ngr sll mghendaki Hk;
c. Ketiga, untuk mmcahkan masalah dualisme antara Ngr & Hk dilakukan oleh Duguit dgn Mniadakan Ngr sbg Pribadi Bebas , dgn mnyamakan tertib Hk dgn Prinsip solidaritas sosial – Yg dinyatakn oleh duguit sbg Fakta – Ilmiah & dgn mnonjolkan baik Penguasa maupun yg dikuasai sbg tujuan Utama = tlah myelesaikan konflik;
d. Adalah Teori Marxis yg myatakn baik Hk maupun Ngr akan sama2 mghilang, ktika alat2 produksi jatuh ke tangan masyarakat. Kenyataannya di Ngr Uni Soviet tdk terjadi, krn bagaimanapun jg Hk yg dibuat dgn smangat anti Kapitalis & anti individualistik, akhirnya jg mrupakn Hk.
- Mac Iver dlm bukunya “The Modern State” : “bahwa yg hrs tunduk pd Hk trutama pd “Constitutional Law” bukanlah Ngr, melainkan Bdn2 pemerintah (government) dlm mjlankan pemerintahan & Bdn Legislatif dl mmbentuk UU.
a. Scr Sdrhana ia mngabaikan baik kedudukan individu maupun kemanusiaan dlm Hk;
b. Scr Naif : Ngr sll mghendaki Hk;
c. Ketiga, untuk mmcahkan masalah dualisme antara Ngr & Hk dilakukan oleh Duguit dgn Mniadakan Ngr sbg Pribadi Bebas , dgn mnyamakan tertib Hk dgn Prinsip solidaritas sosial – Yg dinyatakn oleh duguit sbg Fakta – Ilmiah & dgn mnonjolkan baik Penguasa maupun yg dikuasai sbg tujuan Utama = tlah myelesaikan konflik;
d. Adalah Teori Marxis yg myatakn baik Hk maupun Ngr akan sama2 mghilang, ktika alat2 produksi jatuh ke tangan masyarakat. Kenyataannya di Ngr Uni Soviet tdk terjadi, krn bagaimanapun jg Hk yg dibuat dgn smangat anti Kapitalis & anti individualistik, akhirnya jg mrupakn Hk.
- Mac Iver dlm bukunya “The Modern State” : “bahwa yg hrs tunduk pd Hk trutama pd “Constitutional Law” bukanlah Ngr, melainkan Bdn2 pemerintah (government) dlm mjlankan pemerintahan & Bdn Legislatif dl mmbentuk UU.
HUKUM & KEKUASAAN
Maka berdsrkn
pendapat di atas, 4 upaya pemecahan yg dimaksud adalah :
a. Scr Sdrhana ia mngabaikan baik kedudukan individu maupun kemanusiaan dlm Hk;
b. Scr Naif : Ngr sll mghendaki Hk;
c. Ketiga, untuk mmcahkan masalah dualisme antara Ngr & Hk dilakukan oleh Duguit dgn Mniadakan Ngr sbg Pribadi Bebas , dgn mnyamakan tertib Hk dgn Prinsip solidaritas sosial – Yg dinyatakn oleh duguit sbg Fakta – Ilmiah & dgn mnonjolkan baik Penguasa maupun yg dikuasai sbg tujuan Utama = tlah myelesaikan konflik;
d. Adalah Teori Marxis yg myatakn baik Hk maupun Ngr akan sama2 mghilang, ktika alat2 produksi jatuh ke tangan masyarakat. Kenyataannya di Ngr Uni Soviet tdk terjadi, krn bagaimanapun jg Hk yg dibuat dgn smangat anti Kapitalis & anti individualistik, akhirnya jg mrupakn Hk.
- Mac Iver dlm bukunya “The Modern State” : “bahwa yg hrs tunduk pd Hk trutama pd “Constitutional Law” bukanlah Ngr, melainkan Bdn2 pemerintah (government) dlm mjlankan pemerintahan & Bdn Legislatif dl mmbentuk UU.
a. Scr Sdrhana ia mngabaikan baik kedudukan individu maupun kemanusiaan dlm Hk;
b. Scr Naif : Ngr sll mghendaki Hk;
c. Ketiga, untuk mmcahkan masalah dualisme antara Ngr & Hk dilakukan oleh Duguit dgn Mniadakan Ngr sbg Pribadi Bebas , dgn mnyamakan tertib Hk dgn Prinsip solidaritas sosial – Yg dinyatakn oleh duguit sbg Fakta – Ilmiah & dgn mnonjolkan baik Penguasa maupun yg dikuasai sbg tujuan Utama = tlah myelesaikan konflik;
d. Adalah Teori Marxis yg myatakn baik Hk maupun Ngr akan sama2 mghilang, ktika alat2 produksi jatuh ke tangan masyarakat. Kenyataannya di Ngr Uni Soviet tdk terjadi, krn bagaimanapun jg Hk yg dibuat dgn smangat anti Kapitalis & anti individualistik, akhirnya jg mrupakn Hk.
- Mac Iver dlm bukunya “The Modern State” : “bahwa yg hrs tunduk pd Hk trutama pd “Constitutional Law” bukanlah Ngr, melainkan Bdn2 pemerintah (government) dlm mjlankan pemerintahan & Bdn Legislatif dl mmbentuk UU.
HUKUM adalah
rangkaian peraturan2 mngenai tingkah laku orang2 mnusia / badan2, baik bdn hk
maupun bukan, sbg anggota2 suatu masy.
Tingkah laku di atas ada 2 : berbuat & tdk berbuat sesuatu. Maka kaidah hk ada 2 : mewajibkan / memperbolehkan & melarang berbuat sesuatu.
Sampai saat ini plg tdk dikenal 5 (lima) konsep Hk :
1. Hk adalah asas kbenaran & Keadilan yg bersifat Kodrati & berlaku Universal;
2. Hk adalah Norma2 positif di dlm sistem perUUan Hk nasional;
3. Hk adalah Apa yg diputuskan oleh Hakim In Concreto & tersistematisasi sbg Judge Made Law;
4. Hk adalah Pola2 prilaku sosial yg terlmbagakan, eksis sbg variabel sosial yg empirik;
5. Hk adalah Manifestasi makna2 simbolik pr pelaku sosial sbgmn tampak dlm interaksi antara mereka. (Soetandyo wignyosoebroto, 1992 : 2)
Tingkah laku di atas ada 2 : berbuat & tdk berbuat sesuatu. Maka kaidah hk ada 2 : mewajibkan / memperbolehkan & melarang berbuat sesuatu.
Sampai saat ini plg tdk dikenal 5 (lima) konsep Hk :
1. Hk adalah asas kbenaran & Keadilan yg bersifat Kodrati & berlaku Universal;
2. Hk adalah Norma2 positif di dlm sistem perUUan Hk nasional;
3. Hk adalah Apa yg diputuskan oleh Hakim In Concreto & tersistematisasi sbg Judge Made Law;
4. Hk adalah Pola2 prilaku sosial yg terlmbagakan, eksis sbg variabel sosial yg empirik;
5. Hk adalah Manifestasi makna2 simbolik pr pelaku sosial sbgmn tampak dlm interaksi antara mereka. (Soetandyo wignyosoebroto, 1992 : 2)
- Hk sbg Variabel Sosial yg Empirik mk hk tdk hanya dipahami scr Normatif ttp jg sbgmn terlihat dlm prilaku warga masya yg Nyata;
- Shg perlu dipahami Kultur Hk yg mlatarbelakangi prilaku masy di bid Hk.
- Kultur Hk mnrt Friedman ialah sperangkat nilai2 & sikap2 yg berkaitan dgn Hk yg mnentukan tingkah laku di bid hk & lembaga2y, baik scr positif maupaun negatif.
- Slanjutnya kultur Hk di atas oleh Daniel S Lev dirinci ke dlm nilai2 hukm Prosedural (mmpersoalkan cr2 pengaturan masy & manajemen konflik. = mmbantu mnentukan sistem tmpt yg diberikan kpd lembaga2 hk, politik, agama dsb) & nilai2 hk Subtantif ( trdr dr asumsi2 fundamental mngenai distribusi maupun penggunaan sumber2 di dlm masy, apa yg dianggap adil / tdk oleh masy dsb-nya) (Daniel S. Lev, 1990 :119-120)
- Fungsi Hk sbg Sarana Rekayasa Sosial maupun sbg Kontrol Sosial mk stiap peraturan yg dibuat / diciptakan dijlnkn ssuai dgn tujuan & makna yg dikandungnya.
- Sbg Sarana institusional untuk mnegakkan tertib Hk masy. Kaitannya dgn keefektifan Hk.
- Keefektifan Hk bl dikaitkn dgn badan2 penegak hk-nya, mk mnrt G.G Howards & R.S Summers ada 3 faktor yg mmpengaruhinya :
1. UU hrs dicanangkn dgn baik;
2. mrk yg bkerja sbg plaksana hk hrs mnunaikan tugasnya scr seragam dan bernafaskan hk;
3. Aparat penegak hk hrs bekerja tanpa jemu .
- Perubahan yg terjd
dlm hk maupun masy sbg konsekuensi logis dr pembangunan.
- Scr Teoritis berlakunya hk dibedakan mnj 3 macam
1. Berlakunya scr Yuridis, bs berjalan bl persyaratan formal terpenuhi & pnetapannya didsrkn atas kaidah yg lbh tinggi;
2. Berlakunya scr Sosiologis, intinya keefektivitas hk / berlakunya / diterimanya kaedah hk di dlm masy. Berlakunya hk mrpkn kenyataan di dlm masy;
3. Brlakunya scr Filosofis, hk ssuai dgn cita2 hk sbg nilai positif yg tertinggi.
(Soerjono Soekanto, 1986 : 34-35)
- Agar hk dpt berfungsi dgn baik mk hrs mmnuhi 3 hal trsbt. Apabila terpenuhi scr Yuridis sj maka hk akan Mati, Terpenuhi scr Sosiologis sj maka hk akan tampak mnjd Aturan2 pemaksa. Berlaku scr filosofis sj mk hk sbg kaidah yg dicita2kan Saja.
- Scr Teoritis berlakunya hk dibedakan mnj 3 macam
1. Berlakunya scr Yuridis, bs berjalan bl persyaratan formal terpenuhi & pnetapannya didsrkn atas kaidah yg lbh tinggi;
2. Berlakunya scr Sosiologis, intinya keefektivitas hk / berlakunya / diterimanya kaedah hk di dlm masy. Berlakunya hk mrpkn kenyataan di dlm masy;
3. Brlakunya scr Filosofis, hk ssuai dgn cita2 hk sbg nilai positif yg tertinggi.
(Soerjono Soekanto, 1986 : 34-35)
- Agar hk dpt berfungsi dgn baik mk hrs mmnuhi 3 hal trsbt. Apabila terpenuhi scr Yuridis sj maka hk akan Mati, Terpenuhi scr Sosiologis sj maka hk akan tampak mnjd Aturan2 pemaksa. Berlaku scr filosofis sj mk hk sbg kaidah yg dicita2kan Saja.
KEKUASAN Adalah
kemampuan orang / sekelompok orang untuk mnggerakkan orang / orang lain dlm
mwujudkn prilaku ttt.
Yg plg Essensial dr konsep kekuasaan ini adalah : bahwa “kekuasaan itu mngekspresikn & mwujudkan kemauan dr seorang pribadi dlm hub-y dgn 1 / lbh pribadi lain trhdp siapa yg dsbt pertama mnjlnkn kkuasaannya.
- Kakuasaan adalh ksemptn dr ssorng / skelompok org2, untuk mydarkn masy akn kmauan2-y sndr dgn skaligs mnerapkny trhdp tindkn2 perlwanan dr org2 / gol2 ttt (Max Weber, 1946)
- Kekuasaan sosial : kseluruhan dr kmampuan, hub2-an & proses2 yg mnghsilkn ketaatan pihak lain untuk tujuan yg ditetapkn oleh pemegang kekuasaan. (Assif F, 1952)
- Kekausaan Politik (mrpkn bag kekuasaan sosial) adalah kmpuan untuk mmpengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat2nya ssuai dgn tujuan pemegang kekuasaan sndr (Hassan Suryono, 1999:47)
Yg plg Essensial dr konsep kekuasaan ini adalah : bahwa “kekuasaan itu mngekspresikn & mwujudkan kemauan dr seorang pribadi dlm hub-y dgn 1 / lbh pribadi lain trhdp siapa yg dsbt pertama mnjlnkn kkuasaannya.
- Kakuasaan adalh ksemptn dr ssorng / skelompok org2, untuk mydarkn masy akn kmauan2-y sndr dgn skaligs mnerapkny trhdp tindkn2 perlwanan dr org2 / gol2 ttt (Max Weber, 1946)
- Kekuasaan sosial : kseluruhan dr kmampuan, hub2-an & proses2 yg mnghsilkn ketaatan pihak lain untuk tujuan yg ditetapkn oleh pemegang kekuasaan. (Assif F, 1952)
- Kekausaan Politik (mrpkn bag kekuasaan sosial) adalah kmpuan untuk mmpengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat2nya ssuai dgn tujuan pemegang kekuasaan sndr (Hassan Suryono, 1999:47)
- Ossip K. F
mmbedakan 2 mcm kkuasaan politik :
1. Bag dr kekuasaan sosial yg khususnya terwujud dlm Ngr (Kekuasaan Ngr) sprt : Lembaga Pemerintah, DPR, Presiden;
2. Bag dr kekuasaan sosial yg ditujukan kpd Negara (aliran2 / asosiasi2 pd saat2 ttt mmpengaruhi jlnnya pemerintahan. Sprt : Organisasi mahasiswa, Agama, Minoritas, LSM)
- Konsepsi Weber ttg Hakekat kekuasaan ada 2 cara untuk mmahaminya :
1. Kekuasaan dpt terletak pd diri individu yg berupa Kharisma;
2. Kekuasaan dlm Jabatan / status oleh Indvidu
Kharisma bukan ssuatu yg dpt dicari melainkan lbh dilihat sbg “anugrah Istimewa”, tdk bs diperoleh mllui proses pencarian, instrumen & prosedur ttt, bahkan tdk mllui pewarisan. (masy. Tradisional >< Masy Modern yg lbh Rasional)
1. Bag dr kekuasaan sosial yg khususnya terwujud dlm Ngr (Kekuasaan Ngr) sprt : Lembaga Pemerintah, DPR, Presiden;
2. Bag dr kekuasaan sosial yg ditujukan kpd Negara (aliran2 / asosiasi2 pd saat2 ttt mmpengaruhi jlnnya pemerintahan. Sprt : Organisasi mahasiswa, Agama, Minoritas, LSM)
- Konsepsi Weber ttg Hakekat kekuasaan ada 2 cara untuk mmahaminya :
1. Kekuasaan dpt terletak pd diri individu yg berupa Kharisma;
2. Kekuasaan dlm Jabatan / status oleh Indvidu
Kharisma bukan ssuatu yg dpt dicari melainkan lbh dilihat sbg “anugrah Istimewa”, tdk bs diperoleh mllui proses pencarian, instrumen & prosedur ttt, bahkan tdk mllui pewarisan. (masy. Tradisional >< Masy Modern yg lbh Rasional)
- Bentuk2 kekuasaan
beraneka macam. Mnrt Mac Iver ada 3 mcm tipe lapisan kekuasaan :
1. Tipe Kasta (dgn garis pemisah yg tegas & kaku) sprti : Tipe Penguasa (Raja), Bangsawan, Tentara, Pendeta, Petani & Buruh Tani, terakhir adalah para Budak.
2. Tipe Oligarkhis msh mmpunyai grs pmisah yg tegas, pembedaannya di dsr-kn pd kebudayaan masy trsbt. Msh diberi ksempatan untuk naik lapisan yg lbh tinggi. Perbedaan antar lapisan tdk bgt mencolok. Klas mnengah mmpunyai warga yg paling banyak. Ada pd masyarakat Feodal yg tlah berkembang.
3. Tipe Demokratis, mnunjukan kenyataan2 akan adanya garis2 pemisah antar lapisan. Klahiran tdk mnentukan status seseorang yg penting adalh kemampuannya jg keberuntungan.
- Gambar mngernai stratifikasi kekuasaan dgn dsr2-y dlm masy pra Industri, Industri, purna industri. (Soejono Soekanto, 1982)
1. Tipe Kasta (dgn garis pemisah yg tegas & kaku) sprti : Tipe Penguasa (Raja), Bangsawan, Tentara, Pendeta, Petani & Buruh Tani, terakhir adalah para Budak.
2. Tipe Oligarkhis msh mmpunyai grs pmisah yg tegas, pembedaannya di dsr-kn pd kebudayaan masy trsbt. Msh diberi ksempatan untuk naik lapisan yg lbh tinggi. Perbedaan antar lapisan tdk bgt mencolok. Klas mnengah mmpunyai warga yg paling banyak. Ada pd masyarakat Feodal yg tlah berkembang.
3. Tipe Demokratis, mnunjukan kenyataan2 akan adanya garis2 pemisah antar lapisan. Klahiran tdk mnentukan status seseorang yg penting adalh kemampuannya jg keberuntungan.
- Gambar mngernai stratifikasi kekuasaan dgn dsr2-y dlm masy pra Industri, Industri, purna industri. (Soejono Soekanto, 1982)
Sistem Masyarakat
Pra Industri Industri Purna Industri
Sumber Tanah Industri /pabrik Pengetahuan
Pst Sosial Pertania, perkebunan Busines perusahaan Universitas pusat penelitian
Tokoh2 Dominan Pemilik tanah, klangan militer Busines perusahaan kalangan busines Universitas pusat penelitian, ilmuwan peneliti
Sarana Kekuasaan Penguasa kekuatan Pengaruh tak langsung trhdp politik Keseimbangan kekuatan politik ilmiah, hak asasi
Basis Kelas Harta Kekuatan militer Harga, orgnsasi politik Ketrampilan tekhnik organisasi politik
Cara Kewarisan Kewarisan, magang, pendidikan Pendidikan, mobilisasi
Pra Industri Industri Purna Industri
Sumber Tanah Industri /pabrik Pengetahuan
Pst Sosial Pertania, perkebunan Busines perusahaan Universitas pusat penelitian
Tokoh2 Dominan Pemilik tanah, klangan militer Busines perusahaan kalangan busines Universitas pusat penelitian, ilmuwan peneliti
Sarana Kekuasaan Penguasa kekuatan Pengaruh tak langsung trhdp politik Keseimbangan kekuatan politik ilmiah, hak asasi
Basis Kelas Harta Kekuatan militer Harga, orgnsasi politik Ketrampilan tekhnik organisasi politik
Cara Kewarisan Kewarisan, magang, pendidikan Pendidikan, mobilisasi
- Prof Mr. R. Krenenburg & Mr. Tk. B. Sabaroedin dlm bukunya Algemene Staatsleer (Ilmu Ngr Umum) mmbhas teori asal-usul kekuasaan :
1. Teori Teokrasi
Kekuasaan berasal dr Tuhan, berkembg pd jaman Pertengahan yaitu dr abad V – XV
2. T. Hukum Alam
Kekusaan berasal dr Rakyat & bukan dr Tuhan mlainkan dr Alam Kodrat. Kmudian kekuasaan dr Rakyat ini diserahkan kpd seseorang yg dsbt Raja untuk mylenggarakn kep rakyat.
3. T. Kekuasaan
Yg berhasil mngumpulkn kekuasaan, mrekalah yg mmegang pimpinan Ngr. Tokoh2nya sbb:
a. Kellikles “alam sndr mngaggap adil bl seseorang yg lbh tua mmpyai kekuasaan yg lbh bsr dr pd yang muda”
b. Voltaire “seorang Raja yg pertama adalah seorang prajurit yg beruntung yg mgalahkan prajurit yg lain”
c. Karl Mark “Ngr adalah alat2 dr orang2 yg kuat ekonominya untuk mguasai orang yg lemah ekonominya”
d. Horald J Laski “Hakekat Ngr hanyalah mrpkn kekuasaan pemaksa yg dgnkn untuk mlindungi sistem hak & kwajiban dr suatu proses lmbga produksi.
BENTUK PEMERINTAHAN
Sejak jaman Yunani
Kuno, para Cendekiawan Yunani beranggapan bahwa di Dunia ini ada 3 macam
pemerintahan, yaitu : Monarchie, Oligarchie, dan demokrasi.
1. Monarchie : kekuasaan yg ada di tgn 1 orang;
2. Oligarchie : kekuasaan yg ada pd sdikit orng, di dlm ketatanegaraan dikenal 2 jenis :
a. Aristokrasi : kondisi pemerintahan Ngr yg dipegang oleh bbrapa orang kaum bangsawan
b. Plutokrasi : kondisi dmn pemerintahan Ngr dipegang oleh bbrapa orang kaum saudagar / orang kaya2 (Ramdhon Naning,1982 : 50)
3. Democratie : kekuasaan yg ada pd tangan Rakyt
Polybios mnjelaskn bahwa timbul & lenyapnya tiga Macam pemerintahan ini oleh sebab2 ttt, bahwa semula ada Monarchie, yg kmudian mnjelma mjd Oligarchie, yg kmudian berganti mnjd Demokrasi, & Demokrasi ini-pun tdk akan bertahan shg mnj Monarchie lg. Bgt pl seterusnya.
1. Monarchie : kekuasaan yg ada di tgn 1 orang;
2. Oligarchie : kekuasaan yg ada pd sdikit orng, di dlm ketatanegaraan dikenal 2 jenis :
a. Aristokrasi : kondisi pemerintahan Ngr yg dipegang oleh bbrapa orang kaum bangsawan
b. Plutokrasi : kondisi dmn pemerintahan Ngr dipegang oleh bbrapa orang kaum saudagar / orang kaya2 (Ramdhon Naning,1982 : 50)
3. Democratie : kekuasaan yg ada pd tangan Rakyt
Polybios mnjelaskn bahwa timbul & lenyapnya tiga Macam pemerintahan ini oleh sebab2 ttt, bahwa semula ada Monarchie, yg kmudian mnjelma mjd Oligarchie, yg kmudian berganti mnjd Demokrasi, & Demokrasi ini-pun tdk akan bertahan shg mnj Monarchie lg. Bgt pl seterusnya.
Bentuk Pemerintahan
Klasik – Tradisionil (Monarki, Aristokrasi, Demokrasi)
a. Monarchie Absolut
(monokrasi)
Raja mmiliki kekuasaan yg tdk terbatas, kehendak Raja adalah kehendak Ngr.
Dibenarkan dgn adanya Teori :
- Kodrat illahi (kehendak Tuhan)
- Hak Historis (Warisan dr Nenek Moyang)
- Darma Kepemimpinany (Rakyat mmrlukan Pemimpin)
b. Monarchie Konstitusional
Kekuasaan tdk lg mutlak, ttp sdh dibatasi oleh konstitusi
2. Aristokrasi
3. Demokrasi
Ada 2 : Demokrasi Langsung (direch Democracy) & Tdk Langsung (representative democracy)
Raja mmiliki kekuasaan yg tdk terbatas, kehendak Raja adalah kehendak Ngr.
Dibenarkan dgn adanya Teori :
- Kodrat illahi (kehendak Tuhan)
- Hak Historis (Warisan dr Nenek Moyang)
- Darma Kepemimpinany (Rakyat mmrlukan Pemimpin)
b. Monarchie Konstitusional
Kekuasaan tdk lg mutlak, ttp sdh dibatasi oleh konstitusi
2. Aristokrasi
3. Demokrasi
Ada 2 : Demokrasi Langsung (direch Democracy) & Tdk Langsung (representative democracy)
Dlm Ngr Demokrasi
Modren tipe Demokrasi di bagi mnjd 3 :
1. Demokrasi, / pemerintahan perwakilan rakyat yg representatif, dgn sistem pemisahan kekuasaan scr tegas / Sistem Presidensil;
2. Demokrasi, / pemerintahan perwakilan rakyat yg representatif, dgn sistem pemisahan kekuasaan, ttapi diantara bdn legislatif & eksekutif ada hub yg bersifat timbal balik, dpt slg mmpengaruhi / Sistem Parlementer;
3. Demokrasi, / pemerintahan perwakilan rakyat yg representatif, dgn sistem pemisahan kekuasaan scr langsung dr rakyat yg dsbt Sistem Referendum / Sistem Badan Kerja.
1. Demokrasi, / pemerintahan perwakilan rakyat yg representatif, dgn sistem pemisahan kekuasaan scr tegas / Sistem Presidensil;
2. Demokrasi, / pemerintahan perwakilan rakyat yg representatif, dgn sistem pemisahan kekuasaan, ttapi diantara bdn legislatif & eksekutif ada hub yg bersifat timbal balik, dpt slg mmpengaruhi / Sistem Parlementer;
3. Demokrasi, / pemerintahan perwakilan rakyat yg representatif, dgn sistem pemisahan kekuasaan scr langsung dr rakyat yg dsbt Sistem Referendum / Sistem Badan Kerja.
Nilai2 demokrasi mnrt
Miriam Budiardjo (1980 : 165-186) :
1. Myelesaikan perselisiahan scr damai & sukarela;
2. Mnjmin perubahan csr damai;
3. Pergantian penguasa scr teratur;
4. Penggunaan paksaan sdikit mungkin;
5. Adanya keanekaragaman;
6. Mnegakkan Keadilan;
7. Sistem pol Demokrasi yg memajukan Ilmu Pengetahuan;
8. Kebebasan2 yg terdapat dlm demokrasi.
1. Myelesaikan perselisiahan scr damai & sukarela;
2. Mnjmin perubahan csr damai;
3. Pergantian penguasa scr teratur;
4. Penggunaan paksaan sdikit mungkin;
5. Adanya keanekaragaman;
6. Mnegakkan Keadilan;
7. Sistem pol Demokrasi yg memajukan Ilmu Pengetahuan;
8. Kebebasan2 yg terdapat dlm demokrasi.
Bentuk Pemerintahan
Monarki
(Absolut, Konstitusional, Parlementer)
(Absolut, Konstitusional, Parlementer)
1. Monarchie Absolut;
“Seluruh kekuasaan Ngr berada di tangan Raja” (Syarifuddin B., 1996 : 27)
2. Monarchie Konstitusional;
“apabila kekuasaan Raja dibatasi oleh peraturan2 baik yg terbentuk UU dasar tertulis maupun tdk tertulis”(Syarifuddin B., 1996 : 27)
3. Monarchie Parlementer
Adalah rakyat mmpunyai pengaruh yg besar & turut serta dlm pemerintahan (Syarifuddin B., 1996 : 27)
Menteri tdk bertanggung jawab pd Raja tetapi bertanggung Jwb pd Parlemen.
Mengandung 2 unsur penting :
a. Unsur Monarchie (Raja msh dihargai ssai dgn UU)
b. Unsur Parlementer (Legislatif mmpunyai kedudukan supremasi)
“Seluruh kekuasaan Ngr berada di tangan Raja” (Syarifuddin B., 1996 : 27)
2. Monarchie Konstitusional;
“apabila kekuasaan Raja dibatasi oleh peraturan2 baik yg terbentuk UU dasar tertulis maupun tdk tertulis”(Syarifuddin B., 1996 : 27)
3. Monarchie Parlementer
Adalah rakyat mmpunyai pengaruh yg besar & turut serta dlm pemerintahan (Syarifuddin B., 1996 : 27)
Menteri tdk bertanggung jawab pd Raja tetapi bertanggung Jwb pd Parlemen.
Mengandung 2 unsur penting :
a. Unsur Monarchie (Raja msh dihargai ssai dgn UU)
b. Unsur Parlementer (Legislatif mmpunyai kedudukan supremasi)
Bentuk Pemerintahan
Republik
(Diktator, Oligarki, Demokrasi)
(Diktator, Oligarki, Demokrasi)
“adalah suatu
pemerintahan dmn kpl Ngr dipilih mllui pemilihan yg dilakukan oleh suatu dewan
ssuai dgn peraturan / perUU-an.
1. Republik diktator “suatu bentuk pemerintahan republik dimana kekuasaan kpl Ngr (presiden) tdk terbatas”
2. Republik Oligarki “suatu bentu pemerintahan yg kekuasaan Ngr-nya dipegang oleh bbrapa orang yg pelaksanaannya trdpt kecenderungan mngutamakan kep sndr;
3. Republik demokrasi “suatu bentuk pemerintahan dgn kekuasaan sepenuhnya brada di tangan rakyat” (Syarifuddin B., 1996 : 28)
1. Republik diktator “suatu bentuk pemerintahan republik dimana kekuasaan kpl Ngr (presiden) tdk terbatas”
2. Republik Oligarki “suatu bentu pemerintahan yg kekuasaan Ngr-nya dipegang oleh bbrapa orang yg pelaksanaannya trdpt kecenderungan mngutamakan kep sndr;
3. Republik demokrasi “suatu bentuk pemerintahan dgn kekuasaan sepenuhnya brada di tangan rakyat” (Syarifuddin B., 1996 : 28)
Jenis / Macam
demokrasi :
1. Cara Penerapannya :
a. D. Langsung;
b. D. Tdk Langsung.
2. tipe demokrasi Modern :
a. D. Dgn Sistem Parlementer;
b. D. Dgn sistem Presidensil;
c. D. Dgn Sistem Referendum
1. Cara Penerapannya :
a. D. Langsung;
b. D. Tdk Langsung.
2. tipe demokrasi Modern :
a. D. Dgn Sistem Parlementer;
b. D. Dgn sistem Presidensil;
c. D. Dgn Sistem Referendum
1). Referendum Obligator (wajib)
Mnentukan berlakunya suatu UU
2). Referendum Fakultatif (tdk wajib)
0 komentar:
Posting Komentar